PENGALAMAN TERBESARKU

Cerita pengalaman terbesarku berawal pada bulan febuari  tahun 2010, ketika itu saya memulai program PKL (Praktik Kerja Lapangan). Program yang di berikan sekolah mengenai PKL lokasi magang yang di tentuka sekolah, sebenarnya saya tidak menyukai sikap sekolah yang seperti  itu maklum sekolahnya baru berdiri sekitar 3 tahun jadi pihak sekolah pilah pilih dalam hal lokasi magang untuk menjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan,  akhirnya saya memutuskan untuk mencari sendiri lokasi magang saya yang sebenarnya menuai protes dari sekolah namun saya tetap bersikukuh  dan akhirnya sekolah mengijinkan saya, setelah 3 hari mencari akhirnya saya diterima magang di sebuah perusahaan BUMN PT. TELKOM Indonesia dengan jangkawaktu 1 bulan.

Dan dari sana pengalaman saya bermula, pada hari pertama saya magang  di tempatkan di bagian pemasaran tak berselang  lama 3 hari saya bekerja saya sudah dialokasikan di bagian server yang menurut saya bagian server adalah bagian yang spesial bagi saya karena orang-orang yang bekerja di bagian itu adalah orang-orang yang mengerti tentang jaringan komputer dan saya banyak belajar dari orang-orang disana mengenai jaringan.

Pada bulan berikutnya saya magang di perusahaan swasta yang cukup terkenal dibidang asuransi dan perbankan yaitu PT. BUMIPUTRA, ya...,  saya magang disana dan ditempatkan di bagian “PENGAUDIT BERKAS”, di bulan pertama saya magang, saya bersama rekan saya yang sama-sama magang namun berbeda sekolahmelakukan pekerjaan yang sudah diajarkan sebelumnya dengan karyawan senior,  setelah berselang lama akhirnya hal yang paling dinanti-nanti setiap pekerja adalah gaji atau penghasilan yang setelah satu bulan bekerja namun TIDAK bagi saya, mengapa karena gaji yang di berikan kepada saya sangat jauh berbanding dengan rekan saya yang sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama namun mendapat gaji yang 50 kalilipat lebih besar dari gaji yang saya terima, ya..., saya hanya mendapat Rp.50.000; dan rekan saya mendapat Rp.2.500.000; selama dua bulan saya mendapat gaji seperti itu awalnya saya ingin langsung berhenti namun setelah beberapa pertimbangan saya melanjutkannya namun karena tak tahan menerima perlakuan seperti itu saya mengajukan permasalahan ini dan pihak perusahaan hanya mengiyakannya, dan akhirnya masa magang saya berakhir.

setelah saya mengucapkan salam perpisahan dengan rekan kerja saya di panggil oleh manager “citra kamu di panggil pak Sujatmiko ke ruangannya” ujar pak Triono, dikala itu pak Sujatmiko (Jatmiko) setelah saya sampai diruangan pak Jatmiko berkata “maafkan saya atas gaji yang kamu terima dan magangmu tak berakhir sampai disini kamu di pekerjakan dengan gaji  standar UMR apa kamu mau”, disitu saya terkejut dan sya mengiyakan perkataan pak Jatmiko dan mengurus perpanjangan magang dengan sekolah karena waktu yang di tetapkan sudah habis pihak sekolah pun menyetujuinya dan saya bekerja sebagai staff di bagian “PENGAUDITAN BERKAS” tak hanya disitu saja saya juga dipekerjakan di bagian server itupun tak setiap hari saya bekerja di bagian server .

yang lebih mengejutkan lagi dalam 3 bulan gaji saya meningkat drastis menjadi Rp.5.000.000; perbulan dan saya pun heran mengapa saya mendapat gaji yang bisa dibilang fantastis, gaji yang setara dengan pegawai yang sudah bekerja selama 15 s/d 20 tahun bekerja. Gaji itu saya terima berdasarkan pertimbangan dari pihak perusahaan, gaji sebesar itu hanya saya rasakan selama enam bulan saya bekerja kini gaji itu saya pergunakan untuk perkuliahan saya. 

Infrastruktur Indonesia harus mendapat perhatian dari dalam negeri maupun luar negeri

Infrastruktur sudah lama menjadi persoalan di Indonesia karena masalah pendanaan yang sangat terbatas, dimana partisipasi swasta yang diharapkan pemerintah belum memenuhi harapan.

"Tapi sebenarnya pendanaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur, seperti sudah terjadi di berbagai negara, bisa diambil dari sektor asuransi dan pensiun."

Stuart Gulliver

Saat menjelaskan tentang target proyek infrastruktur tahun lalu, pemerintah Indonesia mengatakan butuh Rp1.500 triliun hingga tahun 2014, untuk membangun berbagai sarana guna menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendorong potensi pertumbuhan baru.

Diantara proyek yang diprioritaskan adalah pembukaan jalur jalan dan tol baru di Jawa dan Sumatra, pembangunan pembangkit listrik baru terutama di Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan, serta sejumlah proyek pelabuhan dan bandar udara.

Hanya sepertiga dari kebutuhan itu yang bisa disediakan pemerintah sementara Rp1.000 triliun harus disedikan oleh sektor swasta atau dari investor asing.

"Dalam paparannya Menteri keuangan Indonesia (Agus Matowardojo) mengatakan bahwa kebutuhan keuangan itu hanya sebagian bisa didapat dari pemerintah," kata Stuart Gulliver pemimpin pada kelompok bisnis HSBC, perusahaan perbankan dunia asal Inggris.

"Tapi sebenarnya pendanaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur, seperti sudah terjadi di berbagai negara, bisa diambil dari sektor asuransi dan pensiun," lanjutnya.

Masalahnya sekarang menurut Gulliver, adalah bagiamana menghidupkan sektor pensiun dan asuransi sehingga bisa didapat sumber utang dengan masa tenggat 20-30 tahun, yang cocok untuk skema pembiayaan infrastruktur.

Dari berbagai ajang seperti Infrastructure Summit (KTT infrastruktur) yang digelar pemerintah, proyek sudah ditawarkan pada sejumlah pihak di Taiwan, Timur Tengah dan AS, namun berbagai persoalan terkait pendanaan belum teratasi.

Bukan terparah

"Semua negara punya persoalan tersendiri soal ini, Brasil, India, dan seterusnya. Saya tidak akan menyebut Indonesia sebagai yang paling parah."

Paul Polman

Persoalan infrastruktur juga dialami India, tutur Prashant Ruia, CEO Essar Grup India -perusahaan yang banyak berkecimpung dalam bidang baja, energi dan operasi pelabuhan.

"Asia sekarang butuh kira-kira US$110 triliun untuk membangun infrastruktur," kata Ruia.

Dalam kasus India, menurut Ruia, problem pendanaan sebagian besar juga diambil alih oleh sektor swasta.

"Jelas bahwa Indonesia sekarang sedang menghadapi hambatan (dalam infrastruktur). Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang akan menarik investasi ke sektor ini," tambahnya.

Menurut survey yang dibuat oleh lembaga konsultasi PriceWaterhouseCooper dari responden yang terdiri dari dari para pimpinan perusahaan di Asia, persoalan infrastruktur menjadi persoalan kedua yang paling meresahkan mereka, setelah masalah gejolak ekonomi.

Infrastruktur terutama dianggap sebagai momok bagi pengusaha di kawasan ASEAN dan Australia.

Meski demikian, menurut Paul Polman, situasi Indonesia bukanlah yang terburuk dibanding persoalan infrastruktur di negara-negara lain.

"Semua negara punya persoalan tersendiri soal ini, Brasil, India, dan seterusnya. Saya tidak akan menyebut Indonesia sebagai yang paling parah," kata Polman.

"Bahkan Anda mestinya tidak perlu kecil hati, kinerja Anda malah lebih bagus dibanding banyak negara lain," tambahnya.

Indonesia adalah negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga dari negara anggota G-20, setelah Cina, dan India.

Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat ( Menghargai Perbedaan )

Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat ( Menghargai Perbedaan )

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan berbagai suku, kebudayaan, adat, dan bahasa. Itulah yang selalu diungkapkan orang-orang mengenai kultur Indonesia. Selain kulutur yang beraneka ragam, penduduk Indonesia mengenal lima agama yang diakui, dan akhir-akhir ini bertambah menjadi enam agama. Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan terakhir Kong Hu Cu.

Ada banyak perbedaan yang ada di depan mata, mau tak mau akan menimbulkan masalah. Semuanya merasa paling benar dan tidak mau disalahkan. Konflik kecil pun dilebih-lebihkan sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan. Tidak heran, begitu banyak ada perselisihan, bahkan bentrokan! Ada satu yang membuat saya prihatin adalah bentrokan antar warga. Misalnya, bentrokan yang terjadi di Tabanan (Bali), Ambon, dan masih banyak lagi. Pemicu dari bentrokan itu sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik dan mencari solusi agar kedua belah pihak sama-sama untung.

Ya, perbedaan menimbulkan konflik. Tetapi perbedaan dapat saling mengeratkan. Itu yang seharusnya disadari masyarakat Indonesia. Bagaimana mengelola perbedaan yang ada sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Bagaimana menangani perbedaan yang nantinya menghasilkan sebuah persamaan, karena ada yang mengatakan perbedaan itu saling melengkapi.

Masyarakat Indonesia harus lebih bijaksana lagi dalam menyikapi perbedaan, tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang tidak jelas. Tidak dengan mudah terhanyut dalam buaian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saling percaya dan yang paling penting mau menghargai satu sama lain. Bersikap simpati dan berusaha untuk berempati. Jika saja kita dapat memahami apa itu perbedaan, mencari jalan untuk mengatasi itu, bentrokan maupun konflik antar warga niscaya bisa dapat diredam. Ingat semboyan bangsa ini, Bhineka Tunggal Ika!

mengangkat masalah sosial perkotaan di indonesia

Masalah Perkotaan Disebabkan Inkonsistensi Pemerintah Dalam Rencana Tata Ruang

Perkotaan di Indonesia mempunyai masalah yang tipikal, diantaranya urbanisasi, lingkungan, dan sosial. Berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Kritikan tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam acara dialog Suara Daerah dengan tema “Masalah Perkotaan di Berbagai Daerah”. Dialog berlangsung di Press Room DPD, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/07). Pembicara dalam acara tersebut adalah Intsiawati Ayus (Anggota DPD Provinsi Riau), Wasis Siswoyo (Anggota DPD Provinsi Jawa Timur), Dani Anwar (Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta), dan Doni Janarto Widiantoro (Kasubdit Lintas Wilayah Direktorat Penataan Ruang Wilayah II).

Intsiawati menilai bahwa pada umumnya eksekutif dan legislatif masih berpikir konvensional, dan tidak memiliki konsep pembangunan yang tegas dan jelas. Ia juga mengamati bahwa kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yaitu yang berwawasan lingkungan. Menurut Intsiawati ada dua hal untuk menyikapi masalah pembangunan kota, yaitu perencanaan dan pembangunan. Namun, untuk masalahnya justru berawal dari kebijakan pemerintah daerah itu sendiri, yang melakukan penyimpangan terhadap tata ruang kota. “Perda yang diturunkan tentang rencana tata ruang kota yaitu bagi saya hanyalah sebuah konsep formalitas. Karena pemerintah daerah tidak konsekuen dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, belum lagi kita bicara kurang efektifnya dan koordinasi antar dinas dan instansi,” ungkap Intsiawati.

Masalah kedua yang disebutkan Intsiawati adalah integrasi antar kota dan kabupaten, yaitu adanya isu kesenjangan wilayah. “Langkah idealnya satu kota seimbang memberikan kemajuan dan tidak melemahkan wilayah di sebelahnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wasis mengatakan bahwa untuk menciptakan kota yang nyaman, penataan kota harus direncanakan secara matang. Ia menjelaskan keadaan di Jawa Timur yang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. “Karena itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan. Contoh, misalnya di kota Malang, pembangunan mal tidak sesuai dengan rencana RTRW Kabupaten/Kota, ternyata ketika masyarakat melakukan protes terhadap pembangunan itu, tapi tetap berjalan tanpa ada sanksi yang jelas,” katanya.

Wasis juga mencontohkan masalah lumpur Lapindo yang belum ada rencana pengganti ruangan yang telah rusak, seperti jalan akses ke Surabaya maupun kota-kota lain, sehingga mengganggu ekonomi masyarakat. Masalah lainnya berkaitan dengan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tak kunjung rampung.

Dani Anwar yang menjadi anggota DPD dari ibukota negara menyebutkan tiga hal penting mengenai persoalan perkotaan. Pertama, Indonesia tidak punya perencanaan terintegrasi, sehingga berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota. Kedua, konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada juga lemah. “Seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah keliatannya konsistensinya kalau berhadapan sama pemodal, loyo dia, seperti kasus yang terjadi sekarang, tiba kawasan hijau itu mau dijadikan mal”, tegasnya.

Ketiga, pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Dani mencontohkan Belanda yang membuat rencana tata ruang kota dengan matang hingga beratus-ratus tahun tidak berubah. Dikatakannya, pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu melaksanakan perencanaan, contohnya pembangunan Becak Kayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu) dan proyek monorel yang terhenti pembangunannya. “Kadang peraturan kurang mampu mengatasi persoalan-persoalan di masa depan yang begitu cepat perkembangannya. Kemudian yang terjadi adalah pembiaran pelanggaran terhadap tata kota, sehingga kotanya semrawut,” katanya.

Pendapat Dani tersebut diakui oleh Doni Janarto yang mengatakan bahwa tidak adanya kejelasan aturan main dalam tata ruang kota. “Jadi sejak ada otonomi daerah, pusat tidak lagi punya portofolio tentang perkotaan. Sehingga kalau kita tanya tentang kebijakan pembangunan kota, tidak ada satupun yang berani mengatakan bertanggung jawab,” katanya. Tapi, pada kenyataannya kota-kota itu berkembang tanpa arah dan kendali, lanjutnya.

Doni menerangkan bahwa isu-isu di perkotaan tipikal di berbagai daerah. Pertama urbanisasi yang terbagi menjadi dua definisi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dan daerah rural yang menjadi urban. Dengan adanya perpindahan penduduk, sektor pertanian yang menjadi andalan pedesaan kini berkurang kontribusinya hingga tersisa 15%-20% dari PDB nasional. Kemudian, proses desa yang berubah menjadi kota, menurut Doni lebih berbahaya. “Karena tidak hanya masalah sosial, tapi juga lingkungan, alih fungsi yang luar biasa di kawasan-kawasan rural, yang mengakibatkan bencana-bencana yang kita rasakan di perkotaan,” jelasnya.