Infrastruktur Indonesia harus mendapat perhatian dari dalam negeri maupun luar negeri

Infrastruktur sudah lama menjadi persoalan di Indonesia karena masalah pendanaan yang sangat terbatas, dimana partisipasi swasta yang diharapkan pemerintah belum memenuhi harapan.

"Tapi sebenarnya pendanaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur, seperti sudah terjadi di berbagai negara, bisa diambil dari sektor asuransi dan pensiun."

Stuart Gulliver

Saat menjelaskan tentang target proyek infrastruktur tahun lalu, pemerintah Indonesia mengatakan butuh Rp1.500 triliun hingga tahun 2014, untuk membangun berbagai sarana guna menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendorong potensi pertumbuhan baru.

Diantara proyek yang diprioritaskan adalah pembukaan jalur jalan dan tol baru di Jawa dan Sumatra, pembangunan pembangkit listrik baru terutama di Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan, serta sejumlah proyek pelabuhan dan bandar udara.

Hanya sepertiga dari kebutuhan itu yang bisa disediakan pemerintah sementara Rp1.000 triliun harus disedikan oleh sektor swasta atau dari investor asing.

"Dalam paparannya Menteri keuangan Indonesia (Agus Matowardojo) mengatakan bahwa kebutuhan keuangan itu hanya sebagian bisa didapat dari pemerintah," kata Stuart Gulliver pemimpin pada kelompok bisnis HSBC, perusahaan perbankan dunia asal Inggris.

"Tapi sebenarnya pendanaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur, seperti sudah terjadi di berbagai negara, bisa diambil dari sektor asuransi dan pensiun," lanjutnya.

Masalahnya sekarang menurut Gulliver, adalah bagiamana menghidupkan sektor pensiun dan asuransi sehingga bisa didapat sumber utang dengan masa tenggat 20-30 tahun, yang cocok untuk skema pembiayaan infrastruktur.

Dari berbagai ajang seperti Infrastructure Summit (KTT infrastruktur) yang digelar pemerintah, proyek sudah ditawarkan pada sejumlah pihak di Taiwan, Timur Tengah dan AS, namun berbagai persoalan terkait pendanaan belum teratasi.

Bukan terparah

"Semua negara punya persoalan tersendiri soal ini, Brasil, India, dan seterusnya. Saya tidak akan menyebut Indonesia sebagai yang paling parah."

Paul Polman

Persoalan infrastruktur juga dialami India, tutur Prashant Ruia, CEO Essar Grup India -perusahaan yang banyak berkecimpung dalam bidang baja, energi dan operasi pelabuhan.

"Asia sekarang butuh kira-kira US$110 triliun untuk membangun infrastruktur," kata Ruia.

Dalam kasus India, menurut Ruia, problem pendanaan sebagian besar juga diambil alih oleh sektor swasta.

"Jelas bahwa Indonesia sekarang sedang menghadapi hambatan (dalam infrastruktur). Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang akan menarik investasi ke sektor ini," tambahnya.

Menurut survey yang dibuat oleh lembaga konsultasi PriceWaterhouseCooper dari responden yang terdiri dari dari para pimpinan perusahaan di Asia, persoalan infrastruktur menjadi persoalan kedua yang paling meresahkan mereka, setelah masalah gejolak ekonomi.

Infrastruktur terutama dianggap sebagai momok bagi pengusaha di kawasan ASEAN dan Australia.

Meski demikian, menurut Paul Polman, situasi Indonesia bukanlah yang terburuk dibanding persoalan infrastruktur di negara-negara lain.

"Semua negara punya persoalan tersendiri soal ini, Brasil, India, dan seterusnya. Saya tidak akan menyebut Indonesia sebagai yang paling parah," kata Polman.

"Bahkan Anda mestinya tidak perlu kecil hati, kinerja Anda malah lebih bagus dibanding banyak negara lain," tambahnya.

Indonesia adalah negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga dari negara anggota G-20, setelah Cina, dan India.